Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan)

Zaenudin Zaenudin(1*)

(1) Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri
(*) Corresponding Author

Abstract


ABSTRAK

Pemerintah dalam menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk tidak memungut biaya apapun atau gratis namun jika pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA maka dikenai tarif sebesar Rp 600.000,-. Selain itu aturan tersebut juga mengatur bagi masyarakat yang kurang mampu/korban bencana apabila ingin menikah di luar KUA tidak dikenakan tarif dengan catatan surat keterangan dari Desa. Tujuan penelian ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta faktor pendukung dan penghambat dalam meminimalisir gratifikasi. Penelitian ini adalah sosial yuridis atau social legal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan telah terjadi deviasi antara peraturan dan implemetasinya. Deviasi tersebut adalah perbedaan tarif biaya nikah yang sesuai aturan dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap calon pengantin. Faktor penghambat penerapan biaya pernikahan di Kabupaten Pekalongan yaitu pengaruh sosial budaya, sarana dan prasarana dan kurang optimalnya sosialisasi.

ABSTRACT

The government, in determining the registration fee for marriage and referral, does not charge any fees or is free. However, if the marriage contract is carried out outside the KUA office, a tariff of IDR 600,000 is charged. In addition, this regulation also regulates that people who are less fortunate / disaster victims if they want to marry outside the KUA are not subject to a tariff with a note from the village certificate The purpose of this study is to determine the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015 concerning Non-Tax State Revenues and the supporting and inhibiting factors in minimizing gratuities. This research is a social juridical or legal social with a qualitative approach. The results of the study explain the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015, the cost of weddings in the City and District of Pekalongan has deviated between the regulations and their implementation. The deviation is the difference in the rate of marriage fees according to the rules and the costs incurred by each prospective bride. Inhibiting factors for the application of wedding costs in Pekalongan Regency are the influence of socio-culture, facilities and infrastructure and less than optimal socialization.


Keywords


Efektifitas, Miminimalisir, Gratifikasi

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Amin Summa, 2004, Himpunan undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Cet ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khoirudin Nasution, 2002, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, INIS, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Cet. ke-1, CV. Mitra Utama, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2011, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Biaya Nikah Luar Kantor

Peraturan Mahkamah Agung Nomor11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Peraturan Makamah Agung Nomor 37 Tahun/2016 Tentang Pengelolaan Biaya Nikah

C. Artikel Ilmiah/Jurnal

Ali Wahyuddin, “Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)” ,Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 4 No 2, 2019, Cirebon, hlm 139.

Ana Amaliah Furqon,”Nikah dan Rujuk di KUA Samarinda : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 15 ; (2016) : 238 26.

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIS TAPIS Teropong Aspirasi Politik Islam UIN Raden Intan, Vol.10 Nomor 1, 2014.

Imam Syaukani, Polemik Biaya Pencatatan Nikah di KUA (Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.

Maimunah, Budi Setiawati, Wahyu Subadi, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Biaya Nikah (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tubalong)”, Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Vol 3 No 1, 2020, Tubalong.




https://doi.org/10.32661/resam.v6i2.46

Article Metrics

Abstract view : 64 times | PDF views : 20 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 RESAM Jurnal Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

 

 

 

 

RESAM Jurnal Hukum Indexed By :

Member Of :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESAM Jurnal Hukum by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

RESAM Jurnal Hukum View My Stats