Peranan Rayat Genab Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung Di Kampung Jerata Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Bohari Muslim

Abstract


ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) mengenai tugas, fungsi dan wewenang Rayat Genab Mupakat salah satunya yaitu fungsi legislasi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan Reje. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris  yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan dilapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa peranan Rayat Genab Mupakat pembentukan qanun kampung memiliki peranan penting, sementara dalam pelaksanaannya, keterlibatan Rayat Genab Mupakat (RGM) tidak sebagaimana mestinya yang merupakan lembaga legislatif, akibat kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai, faktor keuangan dan faktor kurangnya pembinaan dan bimbingan pemerintah daerah kepada Rayat Genab Mupakat (RGM) dalam melaksanakan fungsinya.

Kata Kunci : Peranan, Rakyat Genab Mupakat, Qanun

ABSTRACT

Qanun Regency of Central Aceh Number 4 Year 2011 on Village Government, in Article 58 paragraph (1) a and paragraph (2) concerning the duties, functions and authorities of Genab Mupakat Rayat is one of the functions of legislation, as referred to in paragraph (1) a was implemented in the formation and amendment of the village qanun with the approval of Reje. This type of research is a type of legal research that is juridical empirical that is a scientific research to find the truth based on research implementation in the field with reference to legal scholarship. The result shows that the role of Rayat Genab Mupakat in the formation of qanun kampung has an important role, while in its implementation, the involvement of Genat Mupakat Rayat is not as legislative as it is due to lack of inadequate human resources, financial factor and lack of guidance and guidance of local government to Genab Mupakat (RGM) in performing its functions.

Keywords : Role, Rakyat Genab Mupakat, Qanun


Full Text:

PDF

References


A. Buku

M, Hadjon Philipus, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Manan, Bagir, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill-Co. Jakarta.

Purnama, Eddy, 2008, Lembaga Perwakilan Rakyat, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.

HAW, Widjaja. 2002, Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

B. Internet

www.pustakaonline.com, Diakses Tanggal 28 Februari 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung




DOI: https://doi.org/10.32661/resam.v4i1.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 RESAM Jurnal Hukum



 

 

 

 

 

 

RESAM Jurnal Hukum Terindeks :

 

 

 

 

 

 

 

 

RESAM Jurnal Hukum by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

RESAM Jurnal Hukum View My Stats