Application of Criminal Sanctions Against Violators Who Resist Officers on Duty in Combating Corona Virus Disease-19 (Covid-19)
(1) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon
(2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih
(*) Corresponding Author
Abstract
In anticipation of preventing the transmission of Corona Virus Disease (Covid-19), the public is recommended to implement health protocols through several policies set forth in the regulations. But in reality, some community groups still do not obey the rules of government policy. The purpose of this study is to determine the application of criminal sanctions against violators who fight officers who are on duty in combating corona virus disease-19 (Covid-19). This research is an empirical juridical research using primary data sources and secondary data. The way data is collected is done by interviews and document studies. Data obtained both from literature studies and from field research will be analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study explained that, the application of criminal sanctions against violators who are on duty in combating corona virus disease-19 (Covid-19), can be charged and can be criminally accounted for with Article 212 of the Criminal Code (KUHP) and Article 93 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine which is punished with a maximum imprisonment of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp.100,000,000, 00 (one hundred million rupiah)".
Full Text:
PDFReferences
A. Books
Ismail Marzuki, dkk., 2021, COVID-19 : Seribu Satu Wajah, Yayasan Kita Menulis, Medan.
B. Journal
Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial COVID-19 Pandemic: The Health, Economic, and Social Effects. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17(Juni), 17–34.
Natalia Setyawati, “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19”, Jurnal Education and Development, Vol. 8, No. 2, Mei 2020.
Rezki, A., & Yunus, N. R. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 7(3).
Saragih, N. I., Hartati, V., & Fauzi, M. (2020). Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemik Covid-19 di Indonesia. Jurnal Rekayasa Sistem Industri, 9(2), 77–86. https://doi.org/10.26593/jrsi.v9i2.4009.77-86
Slamet, S., Sokhibi, A., Harmoko, S., Hariyanto, H., & Suyitno, S. (2021). Kajian Aspek Ergonomi Face Shield untuk Covid-19. Journal of Mechanical Design and Testing, 3(2), 93. https://doi.org/10.22146/jmdt.59490.
Surya, A., & Suhartini, S. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5
Zuleha. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 16(1), 98-111.
C. Regulation
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kabupaten Aceh Tengah
https://doi.org/10.32661/resam.v10i1.86
Article Metrics
Abstract view : 11 times | PDF views : 2 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 RESAM Jurnal Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
RESAM Jurnal Hukum Indexed By :
Member Of :
RESAM Jurnal Hukum by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.