Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh

Abstract

ABSTRAK

Lembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.

ABSTRACT

The Mukim Institution, the official government institution, is under the Camat led by an Imum Mukim. Imum Mukim has functions and authorities based on Qanun Number 4 of 2003 concerning Mukim Government. The research objective was to determine the role and authority of the Imum Mukim and the obstacles in the implementation of village governance development in Aceh. The research method uses literature and field research. The results showed that the Mukim institution was very good at developing Gampong Government. The obstacle is the lack of public understanding of the importance of the duties and authorities of the Imum Mukim in the development of the Gampong Government.

Keywords

Imum Mukim, Pembangunan, Pemerintahan Gampong

Full Text:

PDF

References

A. Buku

Harley, 2008, Mukim Masa ke Masa Aceh : Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat (JKMA), Aceh.

Hendrawan Sakti, 2011, Koki Skripsi : Resep Cepleng Bikin Skripsi 29 hari ; Araska. Bantul Yogyakarta.

Jhon W. Creswell, 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Los Angeles: Sage Publications,

Sanusi M Syarif, 2009. Gampong dan Mukim di Aceh : Menuju Rekostruksi Paska Tsunami. Pustaka Rumpun Bambu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

https://doi.org/10.32661/resam.v6i2.45

Article Metrics

Abstract view : 198 times | PDF views : 31 times

Refbacks

• There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2020 RESAM Jurnal Hukum


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

RESAM Jurnal Hukum Indexed By :

Member Of :

RESAM Jurnal Hukum by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

RESAM Jurnal Hukum View My Stats