Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia

Fairuz Rhamdhatul Muthia(1), Ridwan Arifin(2*)

(1) Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
(2) Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstrak

Kejahatan mayantara (cybercrime) di Indonesia terjadi dengan berbagai motif dan dilakukan oleh beragam pelaku mulai dari usia remaja hingga orang tua, laki-laki atau perempuan. Kasus-kasus cybercrime sebetulnya diatur secara khusus melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik, juga dalam kitab undang-undnag hukum pidana, namun dalam praktiknya masih belum maksimal. Salah satu yang sering terjadi yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau yang dicemarkan. Tulisan ini menganalisis dari segi hukum pidana tentang penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau media online di Indonesia.

Abstract

The crime of mayantara (cybercrime) in Indonesia occurs with a variety of motives and is carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men or women. Cybercrime cases are actually specifically regulated through information laws and electronic transactions, also in the criminal law law, but in practice it is still not optimal. One that often occurs is defamation carried out through social media or other online media. Defamation is a crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will have a negative impact on someone whose name is polluted or defiled. This paper analyzes in terms of criminal law about the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media in Indonesia.


Keywords


Pencemaran nama baik, Cybercrime, Kejahatan, Hukum Pidana

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, Achmad, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence), Kencana, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2006, Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta.

___________________, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.

Bland, Michael., Theaker. A., & Wragg. D, 2001, Hubungan Media Yang Efektif, Erlangga, Jakarta.

Marbun, Rocky, 2011, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta.

Wahid, Abdul & M. Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Rafika Aditama, Bandung.

Artikel Jurnal

Ali, Mahrus, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009)”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2010.

Awawangi, Reydi Vridell, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Lex Crimen, Volume 3, Nomor 4, 2014.

Bacivarov, Ioan C, “Information Security and Cybercrime”, International Journal of Information and Cybecrime, Vol. 4, Issue. 1, 2015.

Broadhurst, Roderic, “Developments In The Global Law Enforcement of Cyber-Crime”. International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29, Issue. 3, 2006.

Brown & Cameron S. D, “Investigating and Prosecuting Cyber Crime: Forensic Dependencies and Barriers to Justice”. International Journal of Cyber Criminology, Vol. 9, No. 1, 2015.

Dion, Michel, “Corruption, Fraud and Cybercrime as Dehumanizing Phenomena”, International Journal of Social Economics, Vol. 38, Issue 5, 2011.

Indriani, Fani. “Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016.

Jaishankar, K, “Cyber Criminology as an Academic Disipline: History, Contribution and Impact”, International Journal of Cyber Criminology, Vol. 12, Issue 1, 2018.

Muchladun, Wildan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemar Nama Baik”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 6, 2015.

Olii, Mohammad Irvan, “Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2005.

Pandie, Mina Marleni & Ivan Th. J. W, “Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar”, Jurnal Jaffray, Vol. 14, No. 1, 2016.

Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”. Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, 2010.

Tami, Nindya Dhisa Permata & Nyoman Serikat Putra Jaya, “Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia”, Law Reform,Vol. 9, No. 1, 2013.

Wadjo, Hadiba Z, “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers”. Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, 2011.

Zainal, Asrianto, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”, Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1, 2016.

Internet

Fahlevi, Fahdi 2018, “Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Augie Fantinus Dijerat UU ITE, Ini Ancaman Hukumannya, Tribun News, http://www.tribunnews.com/seleb/2018/10/13/jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-augie-fantinus-dijerat-uu-ite-ini-ancaman-hukumannya.

Syah, Moch Harun 2018, Kejari Jakbar Segera Limpahkan Berkas Kasus Artis Baby Jovanca. Liputan 6, https://www.liputan6.com/news/read/3527029/kejari-jakbar-segera-limpahkan-berkas-kasus-artis-baby-jovanca

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan

Putusan MK No. No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18

Article Metrics

Abstract view : 67 times | PDF views : 6 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 RESAM Jurnal Hukum



 

 

 

 

 

RESAM Jurnal Hukum Indexed By :

Member Of :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESAM Jurnal Hukum by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

RESAM Jurnal Hukum View My Stats