Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa
DOI:
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.38Keywords:
Perlindungan, Konsumen, Produk Kopi, KadaluwarsaAbstract
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, dan akibat hukum terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa bagi penjual. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap dua primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, akan ditarik dari dinas terkait dan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi kemasan kopi tersebut. Akibat hukum apabila kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, pelaku usaha bersedia membayar ganti rugi akibat tindakan yang dilakukannya.
Abstrac
The purpose of this study was to determine consumer protection for coffee product packaging that did not include an expiry period, and the legal consequences for coffee product packaging that did not include an expiration period for sellers. This type of research uses empirical juridical research. Empirical juridical research is field research (research on two primers), namely a study examining legal regulations which are then combined with data and behaviors that live in the midst of society. The results of consumer protection research on packaging of Gayo coffee products that do not include an expiry period, will be withdrawn from the relevant department and if there is a loss to consumers who consume the coffee packaging. Legal consequences if the packaging of Gayo coffee products does not include an expiry period, the business actor is willing to pay compensation for the actions taken.
References
A. Buku
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
C. Sumber Lain
https://nad.litbang.deptan,go.id, Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2019.
Annisa Widyaningtyas Kamarlis, dkk, “Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)â€, Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.